Jakarta, 22 April 2026 - Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan kelancaran arus logistik nasional, Bea Cukai Tanjung Priok menggelar Forum Koordinasi Kehumasan bersama para pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lini I, Lini II, dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) pada Rabu (22/04). Forum ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk menyatukan visi dalam memberikan pelayanan prima serta membangun saluran komunikasi yang terintegrasi guna menjawab kebutuhan para pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
Tempat Penimbunan Sementara (TPS) merupakan bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang disepadankan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Sementara itu, Tempat Penimbunan Pabean (TPP) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang disepadankan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean.
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Niko Budhi Darma, menegaskan bahwa kepuasan pengguna jasa merupakan prioritas utama yang menuntut sinergi kuat antara regulator dan penyedia jasa logistik. "Kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kelancaran arus barang karena Bapak dan Ibu adalah penyedia jasa. Kita harus memastikan efisiensi proses bisnis agar tidak ada missing link dalam pelayanan publik," ujarnya. Beliau juga menekankan komitmen Bea Cukai Tanjung Priok terhadap integritas dengan menegaskan sikap anti-fraud dan anti-gratifikasi, serta mengajak seluruh mitra untuk aktif melaporkan potensi pelanggaran melalui saluran pengaduan resmi.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai II, Agustyan Umardani, menyoroti pentingnya wadah komunikasi ini, salah satunya dalam mendukung percepatan penanganan barang longstay. Beliau mengungkapkan bahwa koordinasi yang solid melalui fungsi trade facilitator sangat krusial untuk mengurai sumbatan komunikasi terkait status kontainer di lapangan. "Wadah komunikasi kehumasan ini memudahkan kita untuk berdiskusi langsung jika ada kejadian di pelabuhan, sehingga informasi yang sampai ke publik tetap akurat," tambahnya.
Aspirasi positif juga disampaikan oleh perwakilan pelaku logistik dari TPS Lini I yang menekankan pentingnya dimensi komunikasi selain arus barang dan dokumen. "Kami menyambut baik inisiatif ini. Kelancaran arus barang benar-benar harus kita realisasikan
bersama karena Tanjung Priok adalah pintu gerbang ekonomi Indonesia," ungkapnya. Perwakilan dari TPP juga menyoroti perlunya penguatan validitas data terkait komponen biaya jasa kepelabuhanan. Forum ini diharapkan menjadi sarana verifikasi informasi bagi importir, sehingga seluruh proses bisnis dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Sebagai konklusi, forum ini menyepakati pembentukan saluran komunikasi terpadu yang akan mengompilasi kontak kehumasan dari seluruh entitas TPS dan TPP. Melalui kolaborasi yang transparan ini, diharapkan tercipta ekosistem logistik yang lebih efisien dan akuntabel, di mana setiap kendala informasi dapat dimitigasi secara dini demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.