Jakarta, 21 Oktober 2026 – Tim Transisi National Logistics Ecosystem (NLE) bersama Lembaga National Single Window (LNSW) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi Layanan Pemerintah Berbasis Digital di Bidang Ekspor, Impor, dan Logistik Tahun 2026, Selasa (20/10), di Aula Sinergi Lantai 5, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Kegiatan ini melibatkan perwakilan instansi pemerintah, termasuk Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, serta pengguna jasa dan pelaku usaha di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun pengalaman dan masukan langsung terkait pemanfaatan layanan digital NLE.
FGD tersebut merupakan bagian dari survei efektivitas dan efisiensi implementasi layanan digital yang bertujuan memperoleh gambaran mengenai manfaat, kendala, serta kebutuhan pengembangan layanan dari perspektif pengguna jasa. Pembahasan mencakup layanan Single Submission (SSm) QC/Pabean Karantina, SSm Ekspor, SSm Pengangkut, Delivery Order (DO) Online, dan SSm Perizinan. Melalui pengisian kuesioner dan diskusi langsung, pengguna jasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman terkait waktu penyelesaian, biaya, integrasi sistem, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan.
Dalam kegiatan ini, Bea Cukai Tanjung Priok mendukung pelaksanaan FGD melalui fasilitasi kegiatan dan keterlibatan dalam menghimpun masukan dari pengguna jasa. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang diwakili oleh Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Niko Budhi Darma, menyampaikan bahwa masukan pengguna jasa diperlukan untuk memahami perkembangan layanan digital sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan.
“Masukan dari pengguna jasa diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, tidak hanya bagi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, tetapi juga bagi kelancaran logistik nasional,” ujar Niko.
Dalam sesi diskusi, pengguna jasa menyampaikan sejumlah masukan, antara lain kendala data pada layanan SSm QC/Pabean Karantina, kebutuhan penyempurnaan fitur perubahan tempat penimbunan sementara (TPS) atau pelabuhan bongkar, serta integrasi data antara SSm Pengangkut dan DO Online agar pengguna jasa tidak perlu melakukan penginputan berulang. Aspek operasional, khususnya waktu penyiapan dan penarikan kontainer untuk pemeriksaan, juga menjadi perhatian. Berbagai masukan tersebut dicatat sebagai bahan koordinasi dan tindak lanjut oleh LNSW, Tim Transisi NLE, serta pemilik proses bisnis dan tim teknis terkait.
Melalui FGD ini, hasil survei dan diskusi diharapkan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan layanan digital NLE, baik dari sisi sistem maupun proses bisnis lintas instansi. Penyempurnaan layanan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, memperkuat integrasi data, mengurangi pengulangan proses, serta memberikan kepastian layanan bagi pengguna jasa. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan turut mendukung kelancaran arus barang dan peningkatan daya saing logistik nasional.